Kitab Undang Undang Hukum Dagang KUHD Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang


Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

KUHD pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). KUHD merupakan salah satu referensi penting di indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan KUHAP). KUHD berisi tentang perdagangan secara umum, jenis perseroan, bursa perdagangan, ekspeditur atau pengangkutan barang dagangan baik melalui kapal laut, kapal udara maupun perjalanan darat, surat wesel dan catatan lain dalam transaksi perdagangan, asuransi dan pertanggungan pada tuntutan kepailitan maupun kebakaran, perjanjian kerja laut, dan lain-lain.

Buku KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karya Tim Redaksi BIP ini dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tdak Sehat.

Daftar isi Buku Undang-Undang Hukum Dagang :
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG : Dagang pada umumnya – Pembukuan – Beberapa jenis perseroan – Bursa perdagangan, makelar, dan kasir – Komisioner, ekspeditur, pengangkut dan juragan kapal yang mengarungi perairan – Surat wesel dan surat kwitansi atas tunjuk – Reklame atau tuntutan kembali dalam hal kepailitan – Asuransi atau pertanggungan pada umumnya – Asuransi atau pertanggungan terhadap bahaya.
HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI PELAYARAN : Kapal laut dan muatannya – Pengusaha kapal dan pengusaha perkapalan – Nahkoda, anak buah kapal dan penumpang – Perjanjian kerja laut – Mencarterkan dan mencarter kapal – Pengangkutan barang – Pengangkutan orang – Tubrukan kapal – Kapal yang karam, kandas, dan penemuan barang dilaut – Asuransi pertanggungan terhadap bahaya di laut dan bahaya perbudakan – Pertanggungan terhadap bahaya pada pengangkutan di darat dan perairan pedalaman – Kerugian laut (avary) – Hapusnya perikatan dalam perdagangan laut – Kapal dan alat pelayaran yang berlayar di sungai dan perairan pedalaman
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN : Ketentuan umum – Asas dan tujuan – Lingkup pengatruran – Perdagangan dalam negeri, perbatasan, dan luar negeri – Standarisasi – Perdagangan melalui sistem elektronik – Perlindungan dan pengamanan perdagangan – Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah – Pengembangan ekspor – Kerjasama perdaganagan internasioanl – Sistem informasi perdagangan – Tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan – Komite perdagangan nasional – Pengawasan – Penyidikan – Ketentuan pidana – Ketentuan penutup
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT : Ketentuan umum – Asas dan tujuan – Perjanjian yang dilarang – Kegiatan yang dilarang – Posisi dominan – Komisi pengawas persaingan usaha – Tata cara penanganan perkara – Sanksi – Ketentuan lain – Ketentuan peralihan – Ketentuan penutup
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

( Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 )


Informasi Tambahan

ISBN:

9786023947225

Ukuran:

13 x 19 cm (350 gram)

Halaman:

454 Halaman

Penulis:

Tim Redaksi BIP

Penerbit:

Penerbit Buku Bhuana Ilmu Populer (BIP) Gramedia Group

Tahun:

2017

Produk Deskripsi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

KUHD pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). KUHD merupakan salah satu referensi penting di indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan KUHAP). KUHD berisi tentang perdagangan secara umum, jenis perseroan, bursa perdagangan, ekspeditur atau pengangkutan barang dagangan baik melalui kapal laut, kapal udara maupun perjalanan darat, surat wesel dan catatan lain dalam transaksi perdagangan, asuransi dan pertanggungan pada tuntutan kepailitan maupun kebakaran, perjanjian kerja laut, dan lain-lain.

Buku KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karya Tim Redaksi BIP ini dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tdak Sehat.

Daftar isi Buku Undang-Undang Hukum Dagang :
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG : Dagang pada umumnya – Pembukuan – Beberapa jenis perseroan – Bursa perdagangan, makelar, dan kasir – Komisioner, ekspeditur, pengangkut dan juragan kapal yang mengarungi perairan – Surat wesel dan surat kwitansi atas tunjuk – Reklame atau tuntutan kembali dalam hal kepailitan – Asuransi atau pertanggungan pada umumnya – Asuransi atau pertanggungan terhadap bahaya.
HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI PELAYARAN : Kapal laut dan muatannya – Pengusaha kapal dan pengusaha perkapalan – Nahkoda, anak buah kapal dan penumpang – Perjanjian kerja laut – Mencarterkan dan mencarter kapal – Pengangkutan barang – Pengangkutan orang – Tubrukan kapal – Kapal yang karam, kandas, dan penemuan barang dilaut – Asuransi pertanggungan terhadap bahaya di laut dan bahaya perbudakan – Pertanggungan terhadap bahaya pada pengangkutan di darat dan perairan pedalaman – Kerugian laut (avary) – Hapusnya perikatan dalam perdagangan laut – Kapal dan alat pelayaran yang berlayar di sungai dan perairan pedalaman
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN : Ketentuan umum – Asas dan tujuan – Lingkup pengatruran – Perdagangan dalam negeri, perbatasan, dan luar negeri – Standarisasi – Perdagangan melalui sistem elektronik – Perlindungan dan pengamanan perdagangan – Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah – Pengembangan ekspor – Kerjasama perdaganagan internasioanl – Sistem informasi perdagangan – Tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan – Komite perdagangan nasional – Pengawasan – Penyidikan – Ketentuan pidana – Ketentuan penutup
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT : Ketentuan umum – Asas dan tujuan – Perjanjian yang dilarang – Kegiatan yang dilarang – Posisi dominan – Komisi pengawas persaingan usaha – Tata cara penanganan perkara – Sanksi – Ketentuan lain – Ketentuan peralihan – Ketentuan penutup
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

( Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 )

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”

Related Products

  • Sale!
    Elemen-Elemen Mesin Dalam Perancangan Mekanis

    Elemen-Elemen Mesin Dalam Perancangan Mekanis

    Rp 181,500 Rp 163,000
  • Sale!
    A to Z ASI Dan Menyusui

    A-to-Z ASI Dan Menyusui (Edukasi Diri Dan Menyusuilah Dengan Keras Kepala)

    Rp 160,000 Rp 144,000
  • Sale!
    PPH & PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha

    PPH & PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha

    Rp 174,500 Rp 157,000
  • Sale!
    Raup Untung Bertanam Kedelai Hitam

    Raup Untung Bertanam Kedelai Hitam

    Rp 99,000 Rp 89,000